VIVAnews - Pemerintah terus mendukung pengembangan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi. Meski demikian, perkembangan bahan bakar nabati tak secepat yang diharapkan.
Dalam laman Departemen Energi, Rabu 15 Juli 2009, paling tidak, pemerintah telah menempuh 10 upaya menggenjot penggunaan BBN. Salah satunya, Departemen Energi mengusulkan alokasi subsidi BBN yang dicampur dengan BBM bersubsidi.
Departemen Energi juga mengusulkan pemberian insentif pajak melalui Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah untuk BBN industri.
Pemerintah juga mengusulkan pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) berbasis BBN untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan dalam penyediaan dan pemanfaatan energi.
Selain itu, Departemen Energi juga membentuk Tim Harga BBN, serta menyusun formula harga pokok BBN yang menuju kepada harga keekonomian.
Pemerintah juga sedang menyiapkan Tim Pengawasan Pemanfaatan BBN, menyampaikan usulan pengurangan pajak bahan bakar untuk kendaraan berbahan bakar BBN. Diversifikasi bahan baku BBN juga terus dilakukan untuk meningkatkan konsumsi BBN.
Departemen Energi juga mengusulkan tata niaga sesuai Peraturan Pemerintah No 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Budang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, dengan harapan dapat diberlakukan untuk pabrik-pabrik yang berdiri sebelum 2007.
Berdasarkan data Ditjen Migas, kapasitas terpasang pabrik ethanol (industrial grade) mencapai 281.750 kiloliter per tahun. Sedangkan kapasitas terpasang pabrik ethanol (fuel grade) sebesar 303.230 kiloliter per tahun. Untuk biodiesel, terdapat 10 badan usaha dengan kapasitas terpasang mencapai 3.184.311 kiloliter per tahun.
Hadi Meidiyan
